MENGUKUR NURANI PEJABAT

Oleh : Jaiman

Pejabat mau naik gaji lagi? Wow, ini benar-benar spektakuler. Semantara tugas-tugas pejabat masih kedodoran di sana sini. Kualitas pelayanan publik tidak menunjukkan perbaikan. Di lembaga pengadilan dan departeman terkait pajabatnya banyak yang “ngobyek” untuk mengkomersialkan layanan kepada masyarakat. Calo dan mafia kasus merajalela. Pantaskah  kenaikan itu untuk mereka?

Sebenarnya Bulan Oktober 2009 lalu, menteri keuangan Sri Mulyani pernah melontarkan statement bahwa pemerintah berencana menaikan gaji pejabat negara pada kisaran 10 persen sampai dengan 20 persen. Kenaikan gaji pejabat ini diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP), tapi sampai sekarang PP tersebut belum keluar. Kapan? Kemungkinan PP kenaikan gaji ini akan dikeluarkan Maret 2010 dan efektif mulai Januari 2010. Jadi pada bulan Maret mendatang para pejabat negara akan menerima gaji rapel mulai Januari.

Mengapa gaji pejabat harus naik? Menurut menteri keuangan, Sri Mulyani, gaji pajabat di Indonesia termasuk rendah, lebih rendah dari pada pejabat di negara-negara lain. Oleh sebab itu wajar saja apabila gaji mereka perlu dinaikkan. Alasan lain adalah untuk mengurangi tindak korupsi para pajabat. Asumsinya bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi adalah karena kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi menyebabkan seseorang mencari penghasilan tambahan. Dari sinilak titik awal seseorang melakukan korupsi.

Benarkah gaji pejabat kita lebih rendah dari negara lain? Mari kita tinjau besaran gaji pejabat di negara-negara tetangga. Perdana Menteri Malaysia bergaji RM56.000 per bulan. Dengan kurs 2700, berarti sebulan PM di Malaysia menerima gaji sebesar Rp. 151.200.000. yang mengejutkan adalah gaji Presiden Filipina. Release AFP menyebutkan bahwa gaji Presiden Filipina termasuk sangat rendah yaitu sekitar Rp. 14 juta sebulan. Gaji pajabat negara paling tinggi adalah Singapura. Bayangkan seorang Perdana Menteri Lee Hsien Loong bergaji 1.7 miliar, dan menteri-menterinya sekitar 1,1 miliar. Berapa gaji presiden SBY? Setiap bulan presiden SBY terima gaji total sekitar Rp. 62.740.000 dan para menteri sekitar Rp. 18.000.000. Seperti itulah variasi gaji pejabat diberbagai negara.

Kalau gaji pejabat kita benar dinaikkan sebesar 20% tahun ini, bisakah menjadi instrumen pemberantasan korupsi? Release terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga independen Tranparency International (TI) menyebutkan bahwa tahun 2009 ranking Indonesia berada pada posisi 111 dengan score 2,8, yaitu naik 0,2 dari peringkat tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2.6. Posisi Indonesia memang masih relatif rendah, yaitu sederajat dengan negara-negara berkembang/miskin seperti Algeria, Mesir, Togo, Mali dan Kepulauan Solomon.

Adakah korelasi antara kenaikan gaji dengan pemberantasan korupsi?  Coba kita simak histori kenaikan gaji pegawai negeri (PNS) yang telah dilakukan oleh pemerintah mulai tahun 2001 sampai dengan 2009. Pemerintah melakukan kenikan gaji sebanyak 6 kali mulai 2001 sampai dengan 2009, yaitu 1 kali pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, satu kali pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan 4 kali pada Pemeritahan Presiden SBY. Bukan hanya itu, pemerintah juga memberikan gaji ke-13 sebanyak 6 kali. Semua kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan menekan tindak korupsi aparat

Fakta lain untuk mengetahui korelasi antara kenaikan gaji dengan tindak korupsi adalah data indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia  yang dikeluarkan oleh TI. Inilah data IPK Indonesia milai tahun 2001 sampai dengan 2009. Pada tahun 2001, 2002 dan 2003, IPK Indonesia berada pada score stagnan 1,9. Tahun 2004 dan 2005 IPK naik menjadi 2,2 dua tahun berturut-turut. Tahun 2006, 2007 dan 2008 berfluktuasi masing-masing pada score 2,4,  2,3 dan 2,6. Data terakhir tahun 2009 IPK Indonesia relatif membaik menjadi 2.8, tetapi kenaikannya tertalu kecil, yaitu hanya 0.2.

Kalau disimak dari perkembangan data IPK di atas, korelasi antara kenaikan gaji dengan berkurangnya korupsi teryata sangat rendah. Kenaikan gaji tidak berdampak signifikan terhadap program pemberantasan korupsi, padahal biaya yang dikeluarkan sangat besar.

Bagaimana dengan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi? Sama saja, tidak ada bukti otentik bahwa hukuman mati akan membuat orang jera korupsi. Buktinya China terkenal dengan hukuman mati bagi pelaku korupsi, ternyata korupsinya tetap terbesar. Dalam ulasannya di The International Herald Tribune, Jim Yardley menyebutkan bahwa korupsi di China sebagai “boom in corruption”.

HANYA HATI NURANI YANG BISA?

Inilah pejabat yang akan menerima kenaikan gaji tersebut, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati, Ketua DPR/DPD, Ketua MPR, Anggota DPR dan Hakim (JP 31/01/10). Seorang anggota DPR dari FPDIP, Eva Kusuma Sundari blak-blakan mengatakan bahwa gaji yang diterimanya sekarang berkisar antara Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 58 juta. Dengan gaji sebesar itu konon hanya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari, dan hanya bisa nabung 5 jutaan per bulan.

Berapa gaji yang cukup? “Kebutuhan manusia tidak terbatas bung!”. Kalau anda bertanya kepada saya “Apa lagi keinginan anda?”. Masih banyak. Walaupun sudah ada mobil, masih ingin yang lebih mewah. Walaupun sudah ada tabungan, masih ingin yang lebih banyak dan masih banyak yang lainnya. Kalau anda selalu berpikir kebutuhan pasti selalu kurang, dan celakanya itu yang ada di benak para pejabat.

Apapun alasannya tarap hidup pejabat pasti lebih baik. Mereka masih bisa memikirkan tabungan, asuransi, rumah mewah dan liburan. Tentu saja berbanding terbalik dengan sebagian konstituen di bawah yang hanya bisa “ngelus dada’ dan hanya berharap kesabaran dan pengertian dari bapak dan ibu yang terhormat. Rakyat masih merasakan sense of crisis. Seyogyanya beliau-beliau masih merasakan kedekatan dengan rakyat pasti hati nuraninya yang berkata. 

Apakah hati nurani mereka masih lunak? Saya tahu, bapak ibu yang terhormat pernah menjadi rakyat biasa yang menjalani perjuangan berat mencari uang. Itulah yang dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Mereka itu adalah petani, nelayan dan buruh pabrik yang bekerja keras dengan tulus ikhlas. Kami taat dengan peraturan, kami membayar pajak sesuai dengan peraturan. Hanya hati nurani yang bisa, yaitu nurani yang bersih dan ikhlas. Sekiranya hati nurani masih ada pada bapak dan ibu pejabat

Oleh : Jaiman

Penulis adalah alumni MM Unair saat ini bekerja di PLTU Paiton

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: