MALAYSIA PERLU BELAJAR DARI INDONESIA

Oleh : Jaiman Paiton

Kita boleh berbangga sebagai Bangsa Indonesia yang beragam ras, agama, suku, dan golongan. Walaupun keragaman kita sangat banyak, kita memiliki derajat toleransi tinggi. Kita sudah terbiasa dengan saling mengucapkan selamat hari raya antar umat beragama. Anak-anak kita sudah memahami arti keragaman beragama, sehingga perayaan hari besar agama bisa dirayakan dengan damai. Anak-anak kita terbiasa membantu temannya yang beragama lain merayakan hari besar kegamaan. Jangan heran kalau ada umat Nasrani yang ikut merayakan idul qurban di sebuah gereja di Surabaya Barat. Jangan heran apabila ada gereja yang memberikan buka puasa gratis pada saat bulan Ramadhan. Jangan heran kalau Satgas NU menjaga gereja-gereja pada malam natal dan seterusnya. Luar biasa, ternyata kita bisa menjaga keragaman beragama dengan baik. Ini semua adalah hasil dari pendidikan demokrasi yang makin dewasa di Indonesia

Keterbukaan demokrasi yang makin matang di negeri kita telah menciptakan kerukunan umat beragama yang solid. Benarkan demikian? Ya, ini adalah proses panjang dari setiap peristiwa-peristiwa buruk yang pernah terjadi pada masa silam, lalu mendewasakan pola pikir Rakyat Indonesia. Ada pelajaran yang sangat berharga dari rentetan peledakan bom oleh teroris hingga keberhasilan polisi menangkap para pentolannya. Misalnya pada saat penangkapan gembong teroris Doktor Asahari, Noordin M Top dan gerombolannya, Rakyat Indonesia sepakat bulat bahwa perbuatan mereka adalah kejam, tidak berperikemanusiaan. Terorisme adalah perbuatan orang tak bermoral dan tidak beragama, Dalih Islam sebagai tameng dikutuk keras oleh rakyat Indonesia. Pengamal kekerasan adalah manusia biadab dan tidak beragama. Rakyat tidak terpancing sama sekali dengan sentimen agama untuk membuat kerusakan. Agama tidak mengajarkan terorisme dan vandalieme. Artinya Bangsa Indonesia telah dewasa dalam beragama dan menjunjung tinggi oleransi.

Ujian berat saat ini sedang melanda negara tetangga kita, Malaysia. Dengan dalih rebutan jargon ‘Allah” telah menyebabkan perusakan beberapa tempat ibadah di Negeri Jiran. Keputusan Pengadilan Negeri bulan Desember 2009 yeng memperbolehkan penggunaan kata “Allah” oleh umat beragama lain disambut dengan vandalisme tempat-tempat ibadah non muslim, seperti gereja dan kuil. Sangat disayangkan, ternyata sebagian rakyat Malaysia tidak dewasa menyikapi hal ini. Manurut penuturan PM Malaysia Dato Seri Najib Razak, “Dipastikan sebuah gereja dibakar, itupun hanya bagian administrasi saja”. Tapi menurut sumber lain menyebutkan bahwa ada sembilan gereja yang dipastikan menjadi korban vandalisme sampai dengan Senin 18 Januari 2010..

Banerkan vandalisme di Malaysia hanya masalah kecil? Mengapa Pemerintah AS mengluarkan travel warning bagi warga negaranya? Akhir-akhir ini masalah rasialisme mulai bermuculan di negeri Jiran. Vandalisme bukan masalah sepeleh. Ini masalah serius yang tidak bisa ditanggani sambil lalu. Bahkan bisa jadi aksi vandalisme dengan latar belakang ras dan agama bakal muncul lebih besar pada waktu-waktu yang akan datang. Apakah travel warning AS berlebihan? Tidak semudah itu AS mengeluarlkan travel warning kalau masalahnya hanya remeh, karena AS memiliki dalih kuat untuk melindungi warga negaranya. Ini bukan hal kecil sebagaimana yang dikemukakan oleh PM Najib Razak. Ada sesuatu lebih krusial yang tidak terekspose, karena pembatasan informasi yang berlebihan oleh pemerintah.

Kalau diruntut ke belakang, bisa jadi fenomena ini adalah akumulasi dampah kebijakan pemerintah yang rasis. Perlawanan pernah dilakukan oleh Etnis India pada tanggal 25 Nopember 2007 yang menggelar demo melawan kebijakan rasialisme. Tapi sayang Pemerintah membungkam media massa dan menghabisi demonstran dengan pentungan polisi.

Sesungguhnya masalah pertentangan agama dan ras di Malaysia sudah lama ada, seperti api dalam sekam. Keberpihakan pemerintah pada ras Malayu telah menyebabkan kecemburuan berlarut-larut yang bisa meledak siap saat. Konon tahun 1990 policy keberpihakan ini dicabut, tapi tetap saja bahwa prakteknya sama dengan kebijakan rejim ORBA tentang pencantuman suku non-pri di kartu identitas.

Bagaimana meredam konflik tersebut? PM Malaysia sempat mengatakan bahwa peristiwa vandalisme yang terjadi di negerinya berlatar belakang politik. Kerusuhan ini adalah upaya dari lawan politiknya untuk mendelegitimasi pemerintahannya menjelang Pemilu legislatif..   Ada pihak-pihak yang sengaja memancing di air keruh untuk menimbulan citra negatif terhadap pemerintahannya. “Kalau memang masalah penyebutan istilah “Allah” adalah pemicu konflik antar umat beragama kanapa munculnya tahun 2010 pada saat menjelang pemilu legislatif?”. Seandainya analisis Najib Razak adalah benar, apakah masalah ini akan dibiarkan sampai bisa meredah dengan sendirinya? Tetap saja perlu penanganan serius untuk meminimalkan korban yang lebih banyak.

Kalau Pemerintah Malaysia mau mengaca pada pemerintah RI dalam mengatasi konflik umat beragamana pasti ada hikmanya. Kita pernah mengalami beragam konflik umat beragama. Peristiwa konflik Poso tahun 1998, peledakan gereja pada malam natal tahun 2000 dan penyerangan terhadap pengikut aliran Ahmadiyah tahun 2008. Semua bisa diselesaikan secara baik-baik dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan moderator dari pemerintah. Bagaimanapun pemuka-pemuka agama adalah figur setral. Perannya untuk meredam konflik sangat efektif. Dengan memahami karakter umat beragama tersebut pemerintah bisa memainkan peran moderator dalam memfasilitasi konflik agama dan ras.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: