SUBSIDI BBM DAN ORANG MISKIN

Oleh : Jaiman Paiton

327351sea-stacks-bandon1

Empat tahun lalu, tepatnya 26 Februari 2005 di Harian Kompas ada Iklan besar satu halaman yang disponsori oleh Freedom Institute (FI) “Mengapa Kami Mendukung Pengurangan Subsidi BBM?”. Dalam iklannya, FI menyimpulkan bahwa dengan pengurangan subsidi BBM yang diikuti dengan konpensasi dalam bentuk program tertentu akan mengurangi jumlah kaum miskin dari 16.25% turun menjadi 13.87%. Hebat ya!!!. Tapi kok bisa begitu?

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang pendidikannya pas-pasan pasti bingung dengan argumen ini. “Lho kok bisa begitu? Harga BBM naik, 30% lagi, biasanya uang Rp10.000 cukup untuk bensin tiga hari kerja PP. Biasanya kalo BBM naik harga sembako juga naik. Beras naik dari Rp.4000 per kg menjadi Rp.5000, sayur, tahu tempe, migor juga naik. Terus bagaiamana logikanya, kok orang miskin jadi berkurang?”.

Konon dalam iklan itu sudah melalui kajian matang oleh LPEM UI. “Begini ni logikanya. Dengan menggunakan asumsi harga BBM USD 70 per barel, maka pemerintah mengeluarkan biaya subsidi sebesar Rp. 200 miliar per hari. Benar-benar besar sekali. Kalau kemudian dihitung besarannya selama setahun berarti total biaya subsidi BBM mencapai 70 triliun. Cek, cek, cek suatu angka spektakuler dan sangat besar.” Kalau misalnya sebagian saja, yaitu separuh dari nilai tersebut Rp. 35 triliun ditarik dari anggaran subsidi kemudian dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat maka dampaknya akan sangat nyata. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, transportasi murah, dan sembako murah pasti masyarakat lebih makmur. Apalagi kalau sebagian dibagikan dalam bentuk tunai BLT, wow pasti masyarakat senang sekali.

Satu lagi rahasia kemiskinan yang akan terkuak apabila BLT dikucurkan secara berkala. Masyarakat akan menerima tunai yang berarti daya belinya naik dan pengeluarannya juga naik. “Lho apa hubungannya dengan orang miskin makin berkurang”

Kuncinya adalah batasan kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan tiap 10 tahun. Pada tahun 2006 BPS mengeluarkan batasan miskin absolut berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan. Seseorang dikatakan miskin apabila pengeluaran per bulan kurang dari Rp 132.000. pada tahun 2006 jumlah kaum miskin mencapai 16% atau sekitar 35 juta. Kalau mereka mendapatkan BLT sebesar Rp 100 ribu tentu pengeluarannya naik drastis. Misalnya seseorang pengeluaran sebelumnya hanya Rp 90 ribu perbulan kemudian mendapatkan BLT sebesar Rp 100 ribu per bulan. Setelah itu pengeluarannya naik drastis menjadi Rp.190 ribu. Mereka akan terbebas dari kemiskinan. “Mudah sekali ya, kayak sulapan.”

Pemikiran ini sangat sederhana dan logis. Apakah ini yang dimaksudkan oleh LPEM dengan efek pengurangan subsidi BBM? Diakui atau tidak, ada agenda laten yang diinginkan oleh pemerintah dengan program subsidi BBM dan BLT. Ujung-ujungnya pemenangan Pemilu 2009 yang telah diambang pintu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: