DPR Mudah Tersinggung

Media Indonesia 19/02/09, MESKI sudah sepuluh tahun berlalu sejak Presiden Abdurrahman Wahid menyindir DPR sama dengan taman kanak-kanak, dewan tidak banyak berubah.
Sejumlah perilaku buruk tetap saja dipelihara. Misalnya malas mengikuti rapat komisi atau sidang paripurna, rajin bepergian ke luar negeri, enggan mengikuti kunjungan kerja, dan gampang tersinggung.
DPR seolah merasa hanya mereka yang berhak tersinggung. Lihat saja saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan direksi baru Pertamina, Selasa (10/2) lalu. Saat itu anggota Komisi VII DPR dengan enteng menyamakan direksi Pertamina dengan satpam. Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Wakil Direktur Utama Omar S Anwar disebut belum cukup umur untuk memimpin Pertamina.
Namun, ketika Pertamina mengirim surat yang isinya menyatakan kecewa karena rapat tersebut tidak sesuai dengan Tata Tertib DPR, anggota Komisi VII berang dan tersinggung. Surat Corporate Secretary Toharso itu kemudian memicu ketegangan antara Komisi VII dan Pertamina.
Bukan baru kali ini DPR bersitegang dengan mitra kerjanya. Komisi III DPR pernah pula bersitegang dengan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh gara-gara insiden ‘ustaz di kampung maling’. Para jaksa tersinggung seolah-olah mereka adalah maling, sedangkan jaksa agungnya adalah ustaz. Tapi DPR enggan meminta maaf.
Dalam rapat-rapat kerja di komisi, pertanyaan anggota dewan sering membuat merah kuping mitra kerja. Tapi anehnya, meski sering galak, DPR amat mudah tersinggung. Bahkan DPR pernah tersinggung gara-gara lagu Slank tentang korupsi.
Jika DPR suka menuding mitra kerja tidak etis, mereka sendiri perlu introspeksi. Apakah menyamakan direksi Pertamina dengan satpam itu etis? Apakah pantas menyamakan jaksa dengan maling? Apakah patut tidur di ruang rapat komisi, atau sidang paripurna? Apakah layak membaca berita gosip di ruang rapat atau bertelepon dan sibuk mengirim SMS di saat sidang? Apakah etis meninggalkan ruang rapat setelah bertanya?
Kita ingin tegaskan bahwa DPR tidak hanya punya hak bertanya, tapi juga memiliki kewajiban mendengar. Tampaknya DPR harus lebih banyak mengatur etika perilakunya sendiri sebelum mengatur pihak lain.
Kita sungguh prihatin dengan perilaku DPR yang menghentikan rapat dengan mitra kerja hanya untuk memelihara ketersinggungannya. DPR dengan sengaja telah mengorbankan kepentingan rakyat.
Dalam relasi antarlembaga, hubungan dengan mitra kerja, DPR pun perlu banyak belajar untuk menjaga kesantunan. Tata Tertib DPR dengan sangat jelas mengatur kesantunan dalam mengajukan pertanyaan. Tata tertib juga mengatur mengenai kepatuhan pada agenda rapat. Tapi atas nama fungsi pengawasan, bahkan atas nama rakyat, DPR sering ngelantur dan tidak fokus.
Kita berharap anggota DPR menggunakan bahasa sesuai dengan derajat dan martabat lembaga tinggi negara. Kritik yang disampaikan parlemen haruslah substansial, bukan ledek-ledekan dengan bahasa vulgar yang tidak mencerminkan martabat lembaga.
Sangat disayangkan jika DPR sering tersinggung lalu mutung oleh hal-hal sepele, tapi tidak malu untuk hal-hal yang substansial. DPR, misalnya, tidak tersinggung ketika dibayar penuh padahal sering bolos. Parlemen tidak malu ketika ruang rapat kosong.
Kita tahu ketersinggungan DPR biasanya berusia pendek. Sikap seperti itulah yang menimbulkan berbagai rumor.

Iklan

Satu Tanggapan

  1. Kita semua tahu. Bahwa DPR hanya kerjanya menghabiskan uang Rakyat, tdk seperti janji-janjinya yg akan memperjuangkan nasib Rakyat kecil. Salam Kenal.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: